Pemberitaan di berbagai media massa secara jelas-jelas menyebutkan bahwa beban anggaran pemerintah untuk membayar subsidi BBM makin lama makin besar hingga taraf yg membahayakan. Harus dilakukan tindakan nyata untuk mengatasi masalah defisit anggaran yang semakin lama semakin besar.
Majalah Tempo edisi 12 Mei 2013 antara lain menyebutkan (halaman 92):.....jika tidak dikendalikan, beban subsidi akan membengkak hingga Rp 446,8 Trilyun, dengan Rpm 297,7 Trilyun di antaranya untuk subsidi BBM."
Di majalah tersebut juga dilaporkan bahwa pemerintah (Kementrian Keuangan dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral) telah menyiapkan empat opsi untuk mengatasi masalah subsidi BBM ini, dan telah menyelenggarakan ratusan kali rapat. Namun anehnya hingga saat ini pemerintah (Presiden SBY) belum juga menetapkan kebijakan untuk mensolusi masalah subsidi BBM ini.
Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah belum juga mengambil keputusan ? bahkan sampai-sampai cover majalah Tempo mengolok-olok dengan sebutan "Subsidi Bimbang Yudhoyono". Bagi siapapun penganut teori konspirasi, tidak akan begitu saja percaya dengan berbagai penjelasan atau alasan yg disampaikan pemerintah. Penganut teori konspirasi terpanggil untuk bersikap kritis..... mempertanyakan segala sesuatu.....
Pertanyaan mengapa pemerintah belum juga memutuskan solusi masalah subsidi BBM yang membebani anggaran, bisa diperdalam lagi sbb:
1. apakah presiden khawatir bahwa kenaikan harga BBM akan menyebabkan inflasi dan memberatkan perekonomian rakyat khususnya rakyat miskin ?
2. apakah presiden khawatir bahwa kenaikan harga BBM akan menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dan menyebabkan kemerosotan elektabilitas dari Partai Demokrat (yang memang sudah semakin turun akibat tingginya korupsi yang dilakukan para petinggi Partai Demokrat)
3. apakah ada sebab lainnya ?
Jika alasan no. 1 yang terjadi, berarti Presiden SBY tidak paham bahwa semakin lama keputusan tidak diambil, dampak membebani anggaran negara akan semakin berat dan dalam jangka panjang akan semakin sulit bagi pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi negara.
Jika alasan no. 2 yang terjadi, berarti Presiden SBY sedang berjudi dengan mempertaruhkan anggaran negara untuk popularitas dirinya atau partainya, agar tetap disegani dan disukai rakyat, karena dianggap peduli pada nasib rakyat miskin dan tidak mampu.
Alasan no. 3 ? apakah ada alasan no. 3 ? hingga sejauh ini, saya belum menemukan kemungkinan yang lain.
